Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) [Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 61 ayat (1)]. Kebijakan SBI diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi Pemerintah Pusat dan Daerah (Propinsi dan Kabupaten) guna meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di Indonesia.
Di Indonesia, sekolah bertaraf internasional diawali dengan didirikannya sekolah-sekolah yang disiapkan khusus untuk menampung siswa-siwa asing, yang orangtuanya bekerja sebagai diplomat asing ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional seperti Jakarta Internasional School (JIS), yang didirikan tahun 1951. Sejak itu, mulai bermunculan berbagai sekolah bertaraf/berstandar internasional di Indonesia, baik yang didirikan oleh kantor-kantor Kedutaan Besar asing maupun oleh lembaga-lembaga swasta (domestik dan asing) yang bergerak di bidang pendidikan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional mendefinikan SBI sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu Negara anggota OECD dan atau negara maju lainnya (X), yang dirumuskan :SNP + X
Walapun berbagai peraturan terkait SBI telah diterbitkan, namun belum ada panduan operasional yang jelas untuk mencapai standar tersebut. Dibangunnya faktor ’X’ oleh masing-masing SBI yang ada di Indonesia mengakibatkan sistem dan model yang dianut oleh masing-masing sekolah jadi berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, yang akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan dan lulusan yang tidak seragam.
Saat ini di seluruh Indonesia sudah terdapat puluhan bahkan ratusan sekolah bertaraf internasional dengan menggunakan sistem yang berbeda-beda. Kurang lebih ada 3 (tiga) sistem yang paling banyak digunakan oleh sekolah-sekolah bertaraf internasional di Indonesia yaitu Internasional Baccalaureate (IB), Cambridge, dan Australian Curriculum.
Bagi lembaga-lembaga swasta, membeli lisensi dari lembaga-lembaga pemasok sistem pendidikan sekolah internasional bukanlah hal yang sulit. Namun untuk sekolah-sekolah milik pemerintah (negeri), lembaga-lembaga sosial atau keagamaan, biaya lisensi merupakan masalah besar. Selain mahal, pemilik lisensi menetapkan prasyarat yang tinggi bagi guru dan fasilitas yang harus dimiliki sekolah. Tidak heran jika harga sekolah bertaraf internasional yang memiliki lisensi di Indonesia sangat tinggi sehingga hanya bisa diakses oleh golongan masyarakat tertentu saja. Oleh sebab itu, sekolah bertaraf internasional sering dinilai sebagai bentuk dari kastanisasi pendidikan. Menyikapi tingginya harga lisensi sistem pendidikan internasional, Pemerintah Indonesia berencana untuk membeli lisensi salah satu sistem pendidikan internasional untuk digunakan secara luas di Indonesia. Namun demikian, tindakan ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah penyelenggaraan SBI di Indonesia karena di samping lisensi, harus disiapkan juga sistem lain seperti sarana dan prasarana, biaya operasional, dan sumber daya manusia.
Bertolak dari kondisi tersebut di atas, dalam rangka Dies Natalis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) ke-54, maka Yayasan Bina Dharma (YBD) dan Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia-Universitas Kristen Satya Wacana (PSKTI - UKSW) bekerjasama dengan Willi Toisuta and Associates (WTA) dan University of the Sunshine Coast (USC)-Australia, mengadakan Seminar dan Workshop dengan tema ”Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia”. Melalui Seminar ini, diharapkan para pelaku pendidikan di Indonesia dapat memahami konsep SBI yang diperkaya dengan gambaran sistem pendidikan di Australia sebagai salah satu negara OECD, serta tantangan dan pengalaman membangun sekolah bertaraf internasional di berbagai daerah di Indonesia.
0 comments:
Posting Komentar